KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP DELIK PERZINAAN DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP)
Oleh: Utari Nelviandi, S.H.
1.
1. Kitab Undang-undang Hiukium Pidana (KUHP) merupakan Buku atau kitab acuan yang sebagai mana kita tahu Undang-Undang ini merupakan pedoman Hukum Pidana bagi bangsa Indonesia. Akan tetapi Undang-Undang ini mieriupakan suatu produk belanda atau produk kolonial, yang dimana kariena merupakan suatu produk kolonial dan siekarang siudah mierdieka maka siekarang ada kieinginan iuntiuk di lakiukan adanya piembahariuan kariena di anggap sudah tidak sesuai lagi diengan keadaan bangsa Indoniesia. Salah satu isu pembaharuan yang menjadi perbincangan dalam Undang-Undang Hukum Pidana yaitu mengenai tentang pembaharuan delik zina, yang dimana delik zina di UndangUndang yang lama atau sebelumnya sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan bangsa Indonesia yang sekarang ini.
Isi dari pasal Perzinaan Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana (KUHP) yang Lama di jelaskan dalam Bab XIV Buku kedua tentang Kejahatan
Terhadap Kesusilaan Pasal 284 berbunyi:
(1) Diancam dengan pidana
penjara paling lama sembilan bulan: 1. a. seorang pria yang telah kawin yang
melakukan gendak (overspel), padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku
baginya, b. seorang wanita yang telah kawin yang melakukan gendak, padahal
diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya; 2. a. seorang pria yang turut
serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahuinya bahwa yang turut bersalah
telah kawin; b. seorang wanita yang telah kawin yang turut serta melakukan
perbuatan itu, padahal diketahui olehnya bahwa yang turut bersalah telah kawin
dan pasal 27 BW berlaku baginya. (2) Tidak dilakukan penuntutan melainkan atas
pengaduan suami/istri yang tercemar, dan bilamana bagi mereka berlaku pasal 27
BW, dalam tenggang waktu tiga bulan diikuti dengan permintaan bercerai atau
pisah-meja dan ranjang karena alasan itu juga. (3) Terhadap pengaduan ini tidak
berlaku pasal 72, 73, dan 75. (4) Pengaduan dapat ditarik kembali selama
pemeriksaan dalam sidang pengadilan belum dimulai. (5) Jika bagi suami-istri
berlaku pasal 27 BW, pengaduan tidak diindahkan selama perkawinan belum
diputuskan karena perceraian atau sebelum putusan yang menyatakan pisah meja
dan tempat tidur menjadi tetap.[1]
Berbeda dengan penjelasan dari
Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang- Undang Hukum Pidana yaitu
Undang- Undang terbarunya yang di jelaskan dalam Bab XV tentang Tindak Pidana
Kesusilaan Bagian Keempat Perzinaan Pasal 411 berbunyi:
“(1)
Setiap Orang yang melakukan persetubuhan dengan orang yang bukan suami atau
istrinya, dipidana karena perzinaan, dengan pidana penjara paling lama 1 (satu)
tahun atau pidana denda paling banyak kategori II. (2) Terhadap Tindak Pidana
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan penuntutan kecuali atas
pengaduan: a. suami atau istri lagi orang yang terikat perkawinan. b. Orang Tua
atau anaknya bagi orang yang tidak terikat perkawinan. (3) Terhadap pengaduan
sebagaimana dimaksud pada ayal l2l tidak berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 25, Pasal 26, dan Pasal 30. (4) Pengaduan dapat ditarik kembali
selama pemeriksaan di sidang pengadilan belum dimulai.”
Pasal 412 berbunyi:
“(1)
Setiap Orang yang melakukan hidup bersama sebagai suami istri di luar
perkawinan dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) Bulan atau
pidana denda paling banyak kategori II. (2) Terhadap Tindak Pidana sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan penuntutan kecuali atas pengaduan: a.
suami atau istri bagi orang yang terikat perkawinan; atau b. Orang Tua atau
anaknya bagi orang yang tidak terikat perkawinan. (3) Terhadap pengaduan
sebagaimana dimaksud pada ayat (21 tidak berlaku ketentuan Pasal 25, Pasal 26,
dan Pasal 30. (4) Pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan di sidang
pengadilan belum dimulai.”[2]
Pasal 413 “Setiap Orang yang melakukan
persetubuhan dengan seseorang yang diketahuinya bahwa orang tersebut merupakan
anggota keluarga batihnya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10
(sepuluh) tahun.”
Penjelasan lebih detailnya tentang KUHP
yang lama dengan yang baru di jelaskan bahwa. dalam KUHP yang lama, delik
kesusilaan terdapat pada Bab XIV yang terdiri atas Pasal 281 hingga Pasal 303.
Tidak adanya kualifikasi atau pengelompokan terhadap setiap bentuk perbuatan,
artinya tidak adanya sekat pembeda antara perbuatan satu dengan perbuatan
lainnya. Sedangkan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 Tentang Kitab
Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru diperluas semuanya, delik
kesusilaan terdapat dalam Bab XV yang terdiri atas Pasal 406 hingga Pasal 427.
Antara tiap perbuatan telah dikelompokkan atau dikualifikasi atas beberapa
bagian. Seperti bagian satu tentang kesusilaan di muka umum, bagian dua tentang
pornografi, bagian tiga tentang mempertunjukkan alat pencegahan kehamilan dan
alat penggugur kandungan dan seterusnya. Mengenai delik perzinaan tercantum
dalam bagian keempat tentang perzinaan yang terdiri atas tiga pasal yaitu Pasal
411 tentang persetubuhan zina, Pasal 412 tentang kumpul kebo, dan Pasal 413
tentang hubungan inses. Sebelumnya, tidak ada pasal dalam KUHP yang mengatur
tentang perbuatan kumpul kebo (kohabitasi) dan hubungan inses. Dalam hal ini
terdapat adanya perluasan kriminalisasi terhadap delik perzinaan.
Merujuk pada aturan KUHP, perzinahan
diidentikkan dengan overspel yang mana pengertiannya jauh lebih sempit
daripada perzinahan itu sendiri. Akan menjadi kurang tepat apabila penerjemahan
overspell sebagai “zina”, hal tersebut dikarenakan bukan hanya
mengandung hubungan persetubuhan bagi yang sudah menikah saja (adultery),
tetapi juga bagi yang orang yang melakukan hubungan seksual di luar perkawinan,
itu belum terikat perkawinan dengan orang lain (fornication). Padahal fornication
merupakan penerjemahan dari ontuch, bukan overspell sebagaimana
tertulis dalam KUHP berbahasa Belanda. Dengan demikian, istilah overspel dapat
dipahami sebagai berikut:[3]
1) Istilah
overspel dapat diartikan sebagai pelanggaran terhadap kesetiaan
perkawinan yang berdasarkan pada Pasal 27 KUH Perdata. Oleh karena itu, antara
laki-laki dan perempuan lajang yang berhubungan seksual tidak dapat
dikategorikan sebagai overspel.
2) Bila
mana adanya persetujuan ataupun restu yang diberikan oleh suami ataupun istri
terhadap perbuatan persetubuhan yang dilakukan baik oleh suami ataupun istri
maka tidak dianggap sebagai overspel.[4]
Kata zina yang memiliki konteks berbeda di
Indonesia menjadi berbeda arah dengan overspell dalam bahasa Belanda
aslinya. Hal ini menimbulkan akibat yang sangat panjang yang mana akan terdapat
perbedaan, multitafsir, bersifat karet dalam penerapan, dan lainnya. Di sisi
lain salah satu asas hukum pidana adalah lex scripta, lex certa, dan lex
stricta. Semuanya harus jelas, tegas, dan tidak multitafsir.[5]
Delik perzinaan atau dalam bahasa
Belandanya yaitu overspel harus memenuhi syarat adanya unsur kesengajaan (opzettleijk
delict). Kesengajaan menurut Memorie van Toelichting didefinisikan sebagai
perbuatan, “menghendaki dan mengetahui” (willens en wetens), artinya
kesengajaan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang harus dikehendaki dan
diketahui apa yang ia perbuat beserta akibatnya. Dalam konteks perbuatan
perzinaan haruslah terbukti bahwa pelaku zina menghendaki dan atau mengetahui
perbuatan perzinaan yang dilakukannya. Selain harus memenuhi unsur kesengajaan,
perbuatan perzinaan secara alamiah haruslah dilakukan oleh laki-laki dan
perempuan dengan adanya penetrasi antar kelamin laki-laki dan perempuan,
sehingga delik perzinaan tidak dapat dikenakan terhadap dua orang yang berjenis
kelamin sama. Bahwa tidak adanya persetujuan antara suami dan istri terhadap
perbuatan zina yang dilakukan pasangannya sebagai syarat lain dari dianggap
sahnya suatu perbuatan zina seperti yang dirumuskan dalam Pasal 284. Hal ini
diterangkan melalui Hooge Raad dalam Arrest-nya tanggal 16 Mei 1946. Sehingga
tidak termasuk perbuatan zina bila mana adanya persetujuan baik dari suami
maupun istri, misalnya dalam konteks suami bekerja sebagai germo dan istri
menjadi pelacur bawahannya.
KUHP yang saat ini telah berlaku mengatur
terkait dengan Tindak Pidana Perzinaan. Meski tidak diatur dalam bagian
tersendiri mengenai perzinaan, tetapi pasal-pasal ini menjadi bagian dari bab
tentang kejahatan terhadap kesusilaan. Sementara itu pada konsep KUHP terbaru,
Tindak Pidana Perzinaan diatur dalam bagian tersendiri dalam bab mengenai
Tindak Pidana terhadap Kesusilaan. Empat perbuatan yang dikategorikan termasuk
menjadi bagian Tindak Pidana Perzinaan antara lain:[6]
1) Melakukan
persetubuhan dengan orang yang bukan suami atau istrinya dapat dipidana karena
perzinaan dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda Kategori
II. Sedangkan ayat (2) menyatakan bahwa Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) tidak dilakukan penuntutan kecuali atas pengaduan suami, istri, Orang
Tua, atau anaknya. (Pasal 411).
2) Melakukan
persetubuhan dengan perempuan namun mengingkari janji mengawininya.
3) Melakukan
“kumpul kebo” (Samenleven/Cohabitation) atau melakukan hidup bersama
sebagai suami istri di luar perkawinan (Pasal 412).
4) Melakukan
persetubuhan dengan keluarga sedarah dalam garis lurus atau ke samping sampai
derajat ketiga. Dimana pasal 413 yang berbunyi: “Setiap Orang yang melakukan
persetubuhan dengan seseorang yang diketahuinya bahwa orang tersebut merupakan
anggota keluarga batihnya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10
(sepuluh) tahun.”
Dapat dicermati bahwa lingkup Tindak
Pidana Perzinaan yang diformulasikan dalam KUHP terbaru lebih luas daripada
yang diatur dalam KUHP. Pasal 412 KUHP terbaru dengan memperluas pengertian
zina atas dasar kriminaliasasi hubungan seksual di luar perkawinan antara
laki-laki dan perempuan lajang. Dalam pendekatan terhadap nilai-nilai, tidak
sejalan dengan nilai-nilai moral masyarakat Indonesia yang religius. Dasar
perluasan makna perzinahan adalah teori kebijakan hukum pidana. Bahwa kebijakan
hukum pidana adalah arah yang bertujuan untuk menentukan:
1) Sejauh
mana ketentuan pidana yang berlaku memerlukan perubahan atau pembaruan;
2) Apa
yang dapat dilakukan untuk mencegah tindak pidana;
3) Menentukan
metode penyidikan, penuntutan, peradilan, dan pelaksanaan pidana harus
dilakukan.[7]
Dari KUHP terbaru ini terdapat ketentuan
pasal yang mengatur hukuman untuk perzinahan, kumpul kebo, hingga hubungan
sedarah. Hukuman untuk pelaku zina, kumpul kebo, hingga hubungan sedarah
berbeda-beda. Di jelaskan dalam Pasal 411-413 UU No. 1 Tahun 2023 Tentang Kitab
Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terbaru atau pembaharuan telah memperluas
substansi delik zina dengan tidak membedakan antara mereka yang telah kawin
dengan yang belum kawin, begitu pula tidak dibedakan antara laki-laki dan
perempuan dalam melakukan tindak pidana. Artinya setiap orang yang melakukan
persetubuhan dengan orang lain baik yang telah terikat perkawinan atau yang
belum terikat perkawinan dapat dikatakan sebagai perbuatan zina. Dalam Pasal
284 KUHP ini tidak menjelaskan larangan apabila laki-laki dan perempuan lajang
melakukan zina akan dikenakan hukuman karena tidak memiliki ikatan perkawinan
dan tidak dapat disebut sebagai perzinaan. Maka, laki- laki dan perempuan
tersebut tidak dikenakan hukum. Hal ini menyebabkan adanya celah bagi
orang-orang yang belum menikah untuk melakukan zina tanpa takut dijerat hukuman
pidana. Sedangkan dalam Pasal 411 KUHP Pembaharuan, telah diperluas lingkup
kriminalisasinya, kali ini tidak memberikan celah kepada laki-laki atau
perempuan lajang untuk melakukan zina. Semua orang yang terlibat dalam
perkawinan maupun lajang, jika melakukan perzinaan maka akan dijatuhi pidana.[8]
Ditinjau dari sifat deliknya, Pasal 284
KUHP termasuk dalam delik aduan, yaitu delik yang akan terlaksana apabila ada
yang mengajukan aduan atau gugatan terhadap pelaku. Jenis aduan dalam pasal ini
adalah delik aduan absolut, yaituapabila terjadi perzinaan seperti yang
dijelaskan dalam Pasal 284 ayat (1) KUHP, Maka pelaku tidak bisa dipidanakan
kecuali yang mengadu adalah pihak suami atau istri yang dirugikan dalam
perzinaan. Sejatinya menjadikan delik ini sebagai delik absolut dinilai kurang
baik di mata masyarakat. Karena dalam pandangan masyarakat yang memiliki nilai
sosial dan budaya, perzinaan bukan hanya permasalahan pasangan dan orang yang
berzina saja. Tetapi juga berdampak pada lingkungan dan warga sekitarnya atau
bahkan hingga ke keluarga yang bersangkutan.
Keberadaan delik aduan absolut ini juga
bisa menjadi celah jahat apabila terjadi di lingkungan yang memandang lemah
perempuan dan pro terhadap kaum laki-laki. Delik aduan absolut juga bisa
menjadi celah terjadinya kejahatan seksual seperti perdagangan wanita hingga
aborsi anak. Sedangkan dalam Pasal 411 KUHP Pembaharuan, delik aduan absolut
yang digunakan diperluas cakupan pengadunya. yang Semula hanya berlaku pada
suami atau istri yang menjadi korban kini pengadu bisa dari suami, istri, anak,
dan orang tua yang dirugikan. Pembaharuan delik aduan absolut ini sejatinya
bukan ingin melewati batas privat namun untuk menjaga nilai-nilai sosial budaya
yang sudah ditanamkan dalam diri masyarakat Indonesia.
Dalam Pasal 284 KUHP pidana yang
dijatuhkan hanya berupa pidana penjara paling lama 9 bulan. Pemberian pidana
yang sangat singkat ini di harapkan menimbulkan efek jera dan tidak akan
terjadi lagi. akan tetapi karena semakin berbahaya apabila pelaku melakukan
perbuatannya kembali. Masyarakat juga khawatir karena tidak merasa aman dengan
hukum yang berlaku dan mengakibatkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap
hukum. Maka dalam Pasal 411 KUHP diperbaharui hukuman pidananya menjadi pidana
selama 1 tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000,00.
Selanjutnya pada Pasal 412 tentang perbuatan
kumpul kebo. Di Indonesia sendiri sebelumnya memberikan sanksi bagi pasangan
lawan jenis yang belum terikat dalam perkawinan namun sudah berada disatu rumah
yang sama dan tidak mempunyai hubungan darah. Perbuatan ini sangat meresahkan
masyarakat karena belum adanya delik yang mengatur berkaitan dengan hal ini di
dalam KUHP. Akibatnya, perilaku kumpul kebo ini dibiarkan saja oleh masyarakat
dan skenario terburuknya adalah tindakan main hakim sendiri oleh warga yang
menolak keberadaan kumpul kebo. Diaturnya perbuatan kumpul kebo ini diharapkan
bisa mengurangi pasangan lawan jenis yang belum menikah untuk tinggal disatu
atap dan minimalisasi adanya akibat dari perilaku tersebut seperti zina,
pemerkosaan, narkoba, hingga pembunuhan. Perbuatan kumpul kebo ini juga
merupakan delik aduan absolut yang mempunyai syarat seperti pada Pasal 411
yaitu hanya bisa diadukan oleh suami/istri, orang tua, dan anak.[9]
Terakhir yaitu Pasal 413 yang di dalamnya
itu mengandung makna atau arti suatu hubungan sedarah atau membahas tentang
hubungan inses. Dalam pengertian singkat, inses dapat diartikan hubungan
seksual terlarang yang dilakukan oleh anggota keluarga dekat. Hubungan ini
dianggap telah melanggar hukum adat dan agama. Inses secara luas ada tiga tipe
inses yang pertama parental incest. Hubungan seksual terlarang yang dijalin
oleh orang tua dan anak. Hubungan ini hanya terjadi pada lingkup keluarga inti
saja. Kedua, tipe sibling incest yang dilakukan oleh saudara sekandungnya.
Ketiga, famili incest yang dilakukan oleh kerabat dekat yang memiliki turunan
menyamping dan ke bawah. Dalam Pasal 417 KUHP Pembaharuan disebutkan bahwa
dilarang hukumnya jika bersetubuh dengan kerabat atau keluarga dekat yang
memiliki keturunan menyamping dan ke bawah sebanyak tiga generasi berturut-turut.
Hal ini dapat dipidanakan penjara paling lama 12 tahun. Sebelumnya tidak ada
peraturan yang mengatur tentang perzinaan inses atas dasar suka sama suka di
dalam KUHP. KUHP hanya mengatur perzinaan yang terjadi karena pencabulan dan
pemerkosaan yang dilakukan oleh anggota keluarga.
Hal ini karena delik perzinaan yang diatur
dalam Pasal 284 KUHP tidak sesuai dengan karakteristik dan filosofi bangsa
Indonesia. Dalam rumusan Pasal 284 KUHP menerangkan bahwa yang dimaksud dengan
zina adalah pelanggaran terhadap kesetiaan terhadap perkawinan yang mana bila
adanya persetujuan dari salah satu pasangan tidak dianggap sebagai perbuatan
zina. Pasal 284 pun tidak mengakomodir perbuatan zina yang dilakukan oleh pria
dan wanita lajang, kohabitasi, maupun inses yang kerap terjadi di masyarakat. Melalui
KUHP Baru, substansi delik perzinaan dalam KUHP akan direkonstruksi dan
diperluas pemaknaannya untuk menyesuaikan terhadap nilai dan karakteristik
bangsa Indonesia melalui instrument kebijakan hukum pidana.[10]
Aspek-Aspek
Kebijakan atau Politik Hukum Pidana yang Berkaitan dengan Delik Perzinaan
Adapun 3 aspek kebijakan/ politik hukum
pidana berkaitan dengan delik perzinaan sebagai berikut:
a) Aspek
Filosofis
Delik perzinaan adalah salah satu jenis
delik yang diatur dalam Buku II KUHP Pembaharuan, yaitu pada Pasal 411 hingga
Pasal 413. Perubahan mendasar yang kita temukan dalam pengaturan perzinaan di
KUHP Pembahruan adalah berkaitan dengan filosofis yang mendasari rumusan norma
perzinaan. Sebagaimana yang diketahui bahwa dalam KUHP warisan kolonial
Belanda, perzinaan hanya dikenal apabila seorang laki-laki yang terikat dalam
tali perkawinan melakukan persetubuhan dengan seorang perempuan yang kawin
ataupun belum kawin, begitupun sebaliknya. Sehingga dalam hal ini KUHP tidak
memandang bahwa perbuatan zina ketika pelakunya adalah pria dan wanita yang
sama-sama belum terikat tali perkawinan (belum kawin) dan didasarkan pada
kesukarelaan masingmasing pihak untuk melakukannya (suka sama suka).
Sebagaimana yang kita ketahui bahwa KUHP yang sekarang masih berlaku merupakan
warisan sejak zaman penjajahan Belanda sehingga banyak pasal yang memang sudah
tidak lagi sesuai dengan tujuan politik maupun kultural masyarakat termasuk di
dalamnya terkait dengan delik perzinaan.
Hal ini dikarenakan KUHP warisan kolonial
Belanda didasarkan pada ideologi liberalisme dan individualisme. Dengan
demikian perubahan pada delik perizinan tersebut dimaksudkan untuk
merekonstruksi delik perzinaan yang terdapat pada KUHP dengan mengacu pada politik
hukum, keadaan, perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara yang bertujuan
menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi manusia, serta menciptakan
keseimbangan berdasarkan nilai moral religius Ketuhanan Yang Maha Esa,
kemanusiaan, kebangsaan, kerakyatan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat
Indonesia.
Salah satu aspek yang harus diperhatikan
dalam rangka merekonstruksi delik perzinaan adalah aspek filosofis. Aspek
filosofis berkenaan dengan Pancasila sebagai dasar negara dan falsafah hidup bangsa
serta ketentuan UUD NRI 1945 sebagai konstitusi bangsa. Melalui Pancasila
sebagai norma dasar dalam usaha pembentukan hukum nasional berpedoman pada
tujuan hukum yang didasarkan kepada cita hukum Pancasila yang bertujuan
memberikan pengayoman. Pancasila sebagai cita hukum memandang hukum sebagai
aturan tingkah laku masyarakat yang berakar pada jiwa bangsa. Politik hukum
pidana juga harus dilandaskan pada tujuan politik nasional Indonesia
sebagaimana yang tertuang dalam UUD NRI 1945 pada alinea ke IV yang salah
satunya adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah
darah Indonesia.[11]
b) Aspek
Sosiologis
Ditinjau dari aspek sosiologis, politik
hukum pidana bertujuan untukmencapai pemenuhan kebutuhan hukum masyarakat di
suatu negara. Artinya politik hukum yang dibangun disesuaikan dengan nilai dan
karakteristik masyarakat tersebut. Hal ini berarti bahwa dalam pengaturan delik
perzinaan di KUHP Pembaharuan. didasarkan atas nilai agama, adat, sosial dan
budaya yang dianut oleh masyarakat. Sehingga pandangan masyarakat tentang
kesusilaan dan kepatutan memiliki peranan penting dalam politik hukum pidana,
salah satunya terdapat delik perzinaan di KUHP Pembaharuan. Menurut nilai dan
norma yang berkembang di masyarakat, perbuatan zina adalah perbuatan memalukan
dan bertentangan dengan kesusilaan. Sehingga perbuatan zina dalam pandangan
masyarakat tidak hanya dipahami bagi seorang laki-laki atau perempuan yang
berzina dalam status kawin, melainkan juga terhadap laki-laki atau perempuan
yang belum kawin. Dengan demikian, berdasarkan pandangan sosiologis inilah
delik perzinaan dalam KUHP dilakukan perubahan.[12]
c) Aspek
Praktik
Ditinjau dari aspek praktikal, maka
pembaharuan substansi delik perzinaan dalam KUHP Pembaharuan bertujuan untuk mempertahankan
moral bangsa sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Sebagaimana yang kita ketahui
bahwa perbuatan zina telah nyata bertentangan dengan aspek filosofis yaitu UUD
NRI 1945 dan Pancasila serta aspek sosiologis yaitu nilai dan karakteristik
masyarakat Indonesia. Maka dengan adanya pembaharuan ini melalui instrumen
politik hukum pidana yang didasarkan atas politik hukum bangsa Indonesia akan
dapat mencegah perbuatan zina tersebut berlangsung di masyarakat.
Melalui rekonstruksi delik perzinaan dalam
KUHP Pembaharuan Pasal 411 hingga Pasal 413 dapat menjerat pelaku zina tidak
hanya bagi mereka yang telah terikat tali perkawinan, melainkan juga bagi
mereka yang masih lajang dan belum terikat tali perkawinan. Dengan diperluasnya
makna perzinaan dalam KUHP Pembaharuan ini akan memberikan efek seperti yang
dikemukakan oleh Anselm von Feuerbach yaitu psycologische zwang, artinya
dapat memberikan rasa takut terhadap siapa yang melakukan perbuatan tersebut.
Sehingga memberikan efek pencegahan (detterent effect) bagi perbuatan
tersebut. Dengan demikian, dengan adanya pembaharuan terhadap delik perzinaan
melalui politik hukum pidana ini akan berusaha untuk memenuhi tujuan pemidanaan
seperti yang diharapkan dalam Pasal 51 KUHP Pembaharuan Huruf C dan D yaitu menyelesaikan
konflik yang ditimbulkan akibat tindak pidana, memulihkan keseimbangan,
mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat serta menumbuhkan rasa
penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana.[13]
[1] Dalam Undang-Undang No. 1 Tahiun
1946 (KUHP) yang lama, delik perzinaan diatur dalam Bab XIV dari Buku II Pasal
284 KUHP.
[2] Undang-Undang No. 1 Tahun 2023
tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).
[3] P.A.F Lamintang dan Theo
Lamintang, Delik-Delik Khusus: Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan,
(Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 3.
[4] Ahmad Bahiej, “Tinjauan Yuridis
atas Delik Perzinahan (Overspel) Dalam Hukum Pidana Indonesia,” Jurnal Sosio-Relegia
2, no. 2 (2003), hlm. 1–2.
[5] Ahmad Bahiej, “Tinjauan Yuridis
atas Delik Perzinahan (Overspel) Dalam Hukum Pidana Indonesia,”., hlm. 3-4.
[6] Dhea Sukma Putri, Pengaturan
Tindak Pidana Perzinahan dalam RKUHP, Jurnal Studia Legalia: Jurnal Ilmu
Hukum, Volume 3 Nomor 1, Oktober 2022, hlm. 28-29.
[7] Ibid.
[8] Teguh Kurniawan dkk, Konstruksi
Politik Hukum Perdana terhadap Delik Perzinaan Dalam Rancangan Kitab
Undang-undang Hukum Pidana, Binamulia Hukum Volume 12, Nomor 1, Juli 2023
(11-24).
[9] Ibid.
[10] Raka Indra Pratama, Kebijaka
Kriminal Terhadap Tindak Pidana Perzinahan Berdasarkan Hukum Pidana Positif dan
Hukum Pidana Islam, al-Jinâyah: Jurnal Hukum Pidana Islam Vol. 8, No. 1,
Juni 2022.
[11] Ach Faisol Triwijaya, Yaris Adhial
Fajrin, dan Arif Prasetyo Wibowo, “Quo Vadis: Pancasila Sebagai Jiwa Hukum
Indonesia,” Jurnal Pendidikan PKN (Pancasila Dan Kewarganegaraan), 1, no. 2
(2020), hlm. 115–129.
[12] Maulidin Darma Wangsa, “Urgensi
Perubahan Sifat Tindak Pidana Perzinaan di Indonesia dari Tindak Pidana Aduan
Menjadi Tindak Pidana Biasa,” Legal Spirit 2, no. 1 (2018), hlm. 22–35.
[13] AR Suhariyono, “Penentuan
Sanksi Pidana Dalam Suatu Undang-Undang,” Jurnal Legislasi Indonesia 6, no.
4 (2018), hlm. 615–666.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar